MAKALAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM KERJA
Apr 10, 2018 · Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana telah memakan waktu dan pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang memberikan bantuannya, yang secara langsung merupakan suatu dorongan yang positif bagi penulis ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan materi untuk menyusun makalah ini. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN A. … Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur 18 tahun (pasal 1 angka 26 undang-undang No. 13 tahun 2003). Selain itu seorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwannya. Adanya pekerjaan yang diperjajikan, dalam istilah pasal 1320 … Makalah tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan Makalah ini diharapkan mejadi salah stu bahan informasi bagi masyarakat secara umum dan para tenaga kerja secara khusus. 2. Hubungan yang mengatur sektor ketenagakerjaan ini disebut dengan hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan situs aku: MAKALAH TENAGA KERJA Jan 19, 2012 · MeIalui undang-undang ketenagakerjaan seharusnya para pekerja akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Selain itu pekerja dapat juga mendirikan Serikat Buruh.
Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja [2] Sejarah Hukum Ketenagakerjaan | Anis kurniawan Sejarah Hukum Ketenagakerjaan A. sejarah. Asal muala adanaya Hk. Ketanagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase jika kita lihat pada abad 120 sm . ketika bangsa Indonesia ini mulai ada sudah dikenal adanya system gotong royong , antara anggota masyarakat . dimana gotong royong merupakan suatu system pengerahan tenaga kerja tambahan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 4Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, hal 263-264. 4 mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.5 Jadi dengan perumusan di atas, telah ada dua pihak yang saling mengikatkan diri sehingga memenuhi unsur dari perjanjian pada
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berikut ini adalah sejarah hukum ketenagakerjaan secara singkat yang ada di Indonesia pasca reformasi. 1Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan, hlm. 316. 2 Djumbadi, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Pasal 1 angaka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan Sedangkan pengertian perusahaan dalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum Pengertian hukum ketenagakerjaan. Secara yuridis. Pengertian buruh: 1. Buruh: setiap orang yg bekerja pd majikan diperusahaan yg diwajibkan memberi Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum tenaga kerja, dan juga H. R. Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), (Jakarta: Ketanagakerjaan di Era Megawati Sukarno Putri, Makalah yang disampaikan
Jul 19, 2010 · Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui sejarah hukum ketenagakerjaan pada umumnya dan di Indonesia secara khusus. 2. Untuk mengetahui perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam tinjauan normatif-empiris. Bab II. Pembahasan. 2.1 Sejarah Hukum BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah 8 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, hal,73 9 Muwartie B Raharjo, Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh dalam Analis CSIS Vol.22, no.26,1993,hal 214. membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbanganya terhadap produksi. Makalah Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan Dec 01, 2016 · Tidak bisa di pungkiri bahwa penduduk adalah subjek terpenting dari pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara,mulai dari sektor ekonomi,sosial,budaya,hingga ke sektor politik.Namun melihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih tergolong rendah maka kita dapat beranggapan bahwa kualitas manusia Indonesia masih sangat rendah.Diperparah lagi dengan … HUKUM KETENAGAKERJAAN - Selamat Datang Di Catatan dan ...
Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum tenaga kerja, dan juga
